HARIAN KALBAR (JAKARTA) – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak atas pencapaian penurunan kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka nol.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Trisnawati, setelah pertemuan dengan Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak, Ahmad Hasyim.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari rencana rapat koordinasi para Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia hingga tantangan yang dihadapi Dinsos Kota Pontianak.
“Kami menyambut baik rencana diadakannya rapat koordinasi nasional mengenai masalah sosial. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk belajar dari program-program yang diluncurkan oleh daerah lain,” kata Tina, sapaan akrab Trisnawati, usai pertemuan di Gedung Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, pada Minggu 29 September 2024.
Tina melaporkan kepada Gus Ipul bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Pontianak telah berjalan baik sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami akan mendapatkan kuota tambahan untuk bantuan pangan non-tunai, yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin di Kota Pontianak mengurangi beban belanja mereka,” ujarnya.
Dinsos Kota Pontianak juga secara rutin menggelar pembinaan dengan berbagai inovasi. Dari data, terdapat sekitar 11.314 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap kedua tahun 2024. Selama setahun terakhir, Dinsos berhasil mengadakan graduasi untuk KPM yang telah mandiri melalui program pemberdayaan sosial, yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA).
Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni, yang merupakan program renovasi rumah bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, dibiayai oleh anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak.
“Beliau (Gus Ipul) berharap pembinaan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) terus didorong, dan hasilnya harus nyata, artinya mereka yang lulus dari penerima bansos harus sudah mandiri secara ekonomi,” tambah Tina.
Selain bansos dan PKH, Gus Ipul juga berharap persoalan sosial lain di Kota Pontianak, seperti gelandangan dan pengemis, dapat diatasi.
“Koordinasi antara Dinsos dan Kemensos harus senantiasa aktif untuk memudahkan akses program dalam upaya menyelesaikan persoalan sosial di Kota Pontianak,” tutup Tina. (*)