PDI Perjuangan Tegaskan Sanksi Berat untuk Kader yang Berkolusi dengan Calon Kepala Daerah Non-Usungan

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Lasarus ditemui para wartawan usai pembukaan Rakerdasus pemenangan Pilkada 2024. Foto Ilham.

HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Untuk memperkuat konsolidasi pemenangan Pilkada serentak 2024 di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Hotel Aston Pontianak pada Kamis, 12 September 2024.

Rapat ini dihadiri oleh pengurus PDI Perjuangan, kader partai, calon kepala daerah yang diusung, serta anggota DPP PDI Perjuangan, termasuk Dedi Sitorus dan Ronny Berty Talapessy.

Bacaan Lainnya

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Lasarus, menekankan pentingnya komunikasi yang lancar di setiap Pilkada.

“Kendala komunikasi sering kali menjadi hambatan dalam efektivitas di lapangan. Lasarus meminta agar setiap calon kepala daerah dan pengurus DPC PDI Perjuangan segera melaporkan jika ada kesulitan dalam berkomunikasi agar masalah dapat diatasi segera,” kata Lasarus.

Foto bersama para peserta Rakerdasus PDI Perjuanag Kalbar untuk pemenangan Pilkada 2024. Foto Ilham.

Lasarus juga mengingatkan bahwa kader partai yang terlibat kolusi dengan calon kepala daerah non-usungan PDI Perjuangan akan menghadapi sanksi tegas.

“Jika ada kader yang main mata dengan calon lain, sanksinya adalah pemecatan,” tegasnya.

Lasarus menambahkan bahwa sanksi ini adalah amanat partai, bukan aturan pribadi.

Dia juga menggarisbawahi bahwa anggota DPRD terpilih yang terbukti berkolusi akan di PAW, sedangkan mereka yang belum dilantik akan dikenakan sanksi penundaan pelantikan.

“Kami sudah menerima informasi mengenai kader yang berkolusi dengan calon lain, dan tindakan tegas akan diambil,” tegas Lasarus. (Sy)