HARIAN KALBAR (KAPUAS HULU) – Sebanyak 138 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah menerapkan transaksi non tunai atau cash management system (CMS) dalam pengelolaan keuangan dana desa.
“Program nasional CMS itu agar pengelolaan keuangan transparan, akuntabel serta efektif sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan dana desa,” kata Fransiskus Diaan, saat meluncurkan program CMS yang dihadiri seluruh kepala desa, di Kapuas Hulu, 10 September 2024.
Pria yang akrab disapa Bang Sis itu mengatakan pengelolaan keuangan dana desa yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih (clean government).
Ia menyampaikan penerapan CMS diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga mesti dilaksanakan termasuk di pemerintahan desa.
“Harapan kita dengan adanya CMS itu pengelolaan keuangan dana desa lebih transparan menghindari penyalahgunaan keuangan negara sebab semua transaksi keluar atau pembayaran akan tercatat dalam sistem elektronik,” ucapnya.
Dia pun menjelaskan untuk penerapan CMS Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu bekerja sama dengan Bank Kalbar Cabang Putussibau dan Cabang Semitau, dengan sasaran 278 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
“Semua transaksi itu melalui aplikasi, namun kami minta Bank Kalbar dapat meningkatkan pelayanan hingga ke desa dalam rangka mensukseskan program transaksi non tunai atau CMS,” pinta Sis.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu,Rupinus menjelaskan sampai saat ini dari 278 desa yang sudah melaksanakan CMS sebanyak 138 desa, sedangkan 50 desa lainnya belum.
“Masih ada sekitar 50 desa belum menerapkan aplikasi CMS, tentu itu terkait dengan berbagai kendala, terutama yang berada di kawasan danau, pesisir dan pelosok, karena keterbatasan kondisi,” ujarnya.
Rupinus berharap kendala di lapangan terutama terkait fasilitas pendukung pelayanan dapat teratasi.
“Kita harapkan tahun ini semua desa di Kapuas Hulu sudah menerapkan CMS,” katanya. (TO)