HARIAN KALBAR (KUCHING) – Staf Teknis Imigrasi KJRI Kuching, Tri Hernanda Reza hingga saat ini pelayanan permohonan paspor Warga Negara Indonesia yang ada di Negeri Sarawak, Malaysia masih terus dilakukan. Hampir setiap hari kerja, ruangan pelayanan paspor yang terelak dilantai 1 Kantor JKRI Kuching selalu ramai di kunjungi para WNI. Mereka tidak hanya datang untuk pelayanan paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) saja, akan tetapi juga berurusan terkait perlindungan dan lain sebagainya.
“Kami di setiap hari kerja tetap melakukan pelayanan paspor, memang saat Pemilu 2024 ini disibukan mengikuti tahapan pemilihan calon presiden dan legeslatif, sehingga permohonan paspor itu berkurang. Namun hingga hari ini sedikit meningkat dari hari paska Pemilu 2024,” kata Reza di Kuching, 26 Februari 2024.
Reza menjelaskan, sedikit peningkatan itu dapat dilihat seperti pelayanan paspor pada Jumat 16 Februari 2024 yaitu sebanyak 300 pemohon yang datang langsung ke Kantor KJRI Kuching.
“Kondisi itu mungkin karena kesadaran dari masyarakat kita yang ada di Sarawak ini bagaimana pentingnya identitas sebagai WNI,” ungkap Reza.
Ia menambahkan, untuk permohonan paspor di Kantor KJRI Kuching sejak Januari 2024 yaitu sebanyak 2058 orang WNI pemohon paspor. Sementara untuk pelayanan SPLP yaitu sebanyak 1160 pemohon.
Kemudian lanjut Reza, untuk bulan ini sampai tanggal 19 Februari 2024 permohonan paspor yang adapat dilayanai yaitu sebanyak 1191 pemohon paspor dan 503 untuk SPLP.
“Kalau saya lihat kondisi itu mengalami trend meningkat karena paska Pemilu 2024 ini memberikan dampak positif bagi masyarakat kita yang ada di wilayah Sarawak. Sehingga para WNI yang ada disini sangat antusias mengajukan pemohonan paspor,” tuturnya.
Menyinggung masalah pemulangan para WNI-Bermasalah ke Indonesia, Reza kembali menjelaskan pendoportasian yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia hingga Februari yaitu sebanyak 431 orang.
“Kasus yang trend pedeportasian yaitu Warga Negara Indonesia yang masuk ke wilayah Sarawak, Malaysia tampat melewati tempat pemiriksaan petugas imigrasi. Selain itu diantara mereka itu tidak memiliki dokumen perjalanan Indonesia dan ada beberapa diantara mereka yang sudah melebihi masa ijin tinggalnya di wilayah Sarawak,” pungkas Reza. (Sy)