HARIAN KALBAR (PONTIANAK) — Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa kerukunan dalam masyarakat multietnis hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi nilai kebenaran, bukan membela suku, golongan, atau kelompok tertentu. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka puncak peringatan Hari Lahir Yayasan Kerukunan Orang Madura (YAKORMA) XIII Kalimantan Barat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Sabtu 20 Desember 2025.
Bahasan menyampaikan bahwa Kota Pontianak merupakan miniatur Indonesia dengan tingkat keberagaman etnis yang sangat tinggi. Sedikitnya terdapat 24 etnis yang hidup berdampingan dan tergabung dalam Paguyuban Merah Putih. Keberadaan paguyuban tersebut dinilai berperan strategis dalam menjaga harmoni sosial serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan.
“Berbagai persoalan, baik kriminalitas, kenakalan remaja, maupun isu-isu yang berpotensi memicu konflik antarsuku, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan cepat melalui musyawarah dan pendekatan persuasif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahasan mengajak masyarakat untuk memahami esensi beragama dan berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa setiap pemeluk agama berhak meyakini agamanya sebagai yang terbaik, tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Namun, yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai agama dan budaya itu tercermin dalam perilaku sehari-hari.
“Jika kita berlomba-lomba menunjukkan perilaku terbaik kepada semua agama dan semua suku, insya Allah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, akan tetap rukun dan damai,” katanya.
Sebagai pembina YAKORMA Kota Pontianak, Bahasan yang juga berlatar belakang suku Madura menegaskan bahwa identitas suku tidak boleh dijadikan pembenaran atas kesalahan. Menurutnya, yang harus dibela adalah kebenaran, bukan asal-usul suku atau kelompok.
“Bukan berarti yang salah harus diinjak-injak, tetapi dibina agar kembali ke jalan yang benar,” tegasnya.
Bahasan juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus mengayomi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku dan agama. Pemerintah Kota, lanjutnya, telah memperkuat berbagai instrumen kerukunan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Kewaspadaan Dini, serta sinergi yang erat dengan aparat keamanan.
Memasuki periode kedua kepemimpinan bersama Wali Kota Pontianak, Bahasan berharap ruang silaturahmi dan dialog lintas budaya dapat dimaksimalkan, setelah pada periode sebelumnya aktivitas tersebut terbatas akibat pandemi COVID-19.
“Pemerintah harus hadir memberikan rasa keadilan agar tidak terjadi kesenjangan. Kerukunan adalah modal utama untuk membangun Pontianak yang aman, damai, dan sejahtera,” pungkasnya. (*) 13.57