HARIAN KALBAR (PONTIANAK) — Ketegangan memuncak di pucuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, secara terbuka menyatakan kekecewaannya karena merasa diabaikan dan tak dilibatkan dalam sejumlah keputusan strategis pemerintahan.
Kekecewaan itu memuncak saat proses seleksi dan pelantikan pejabat eselon II. Krisantus mengaku seluruh tahapan, mulai dari pemilihan calon hingga persiapan pelantikan, sama sekali tidak melibatkan dirinya. Bahkan, undangan pelantikan diterimanya secara mendadak, tanpa tembusan surat resmi dari Badan Kepegawaian Daerah maupun informasi dari Gubernur.
“Saya kecewa. Sepertinya saya dianggap seperti orang tidak ada,” tegas Krisantus, menyingkap rasa frustrasinya yang selama ini terpendam.
Lebih dari sekadar pelantikan, Krisantus menyoroti peran simbolisnya dalam pemerintahan. Dalam pembahasan anggaran dan pengambilan kebijakan strategis lainnya, ia menilai komunikasi dengan gubernur hanya sebatas formalitas—salam, foto bersama, dan acara seremonial—tanpa diskusi nyata mengenai pembangunan provinsi.
Meski memilih absen, pelantikan 26 pejabat tetap berlangsung pada Jumat 5 Desember 2025 di Balai Petitih, Kantor Gubernur. Situasi ini memicu pertanyaan serius tentang soliditas pimpinan provinsi dan potensi gangguan terhadap kelancaran birokrasi.
Hingga kini, Gubernur belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, publik dan pengamat menyoroti dampak ketegangan ini terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
Ketegangan yang terbuka ini menjadi perhatian utama, menimbulkan spekulasi bahwa hubungan antara gubernur dan wakil gubernur jauh dari harmonis. Banyak pihak berharap konflik internal ini segera dituntaskan, agar roda pemerintahan kembali fokus pada pembangunan dan pelayanan publik, bukan drama politik di balik layar. (Sy)