HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Suasana haru menyelimuti rumah duka almarhum Halid Abdullah di Jalan Prof. M. Yamin Gang Pemangkat 1, Kelurahan Akcaya, Kamis 13 November 2025. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, datang bertakziah dan menyampaikan duka mendalam atas kepergian Halid, korban kecelakaan tragis yang melibatkan truk tronton di Jalan Tanjungpura sehari sebelumnya.
Dengan penuh empati, Edi turut mendoakan almarhum bersama keluarga yang ditinggalkan. “Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga diberi ketabahan serta kesabaran,” ujarnya dengan nada berduka.
Namun, di balik duka itu, Edi tak menutupi keprihatinannya terhadap maraknya kecelakaan lalu lintas di kota yang disebabkan kendaraan berat. Ia menegaskan kembali pentingnya percepatan pemindahan aktivitas pelabuhan dari pusat kota ke Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.
“Belakangan ini sering terjadi kecelakaan melibatkan kendaraan besar. Saya sudah berulang kali menyampaikan agar pelabuhan di dalam kota segera dipindahkan ke Kijing, yang sebenarnya sudah siap beroperasi,” tegasnya.
Menurut Edi, peningkatan aktivitas pelabuhan dalam kota menyebabkan volume truk trailer dan kontainer terus meningkat, bahkan melampaui kapasitas jalan yang ada. Pemerintah Kota Pontianak telah membatasi jam operasional kendaraan besar—namun kepadatan lalu lintas tetap sulit dihindari.
“Setiap hari ada sekitar 200 hingga 300 truk dan kontainer keluar masuk pelabuhan. Kalau semua harus dikawal, tentu sulit secara personel. Tapi kalau dihentikan, akan berdampak besar pada distribusi kebutuhan pokok. Jadi solusinya jelas: pelabuhan harus dipindahkan ke Kijing,” ujarnya.
Edi juga mengimbau masyarakat dan pengemudi kendaraan besar untuk lebih berhati-hati, terutama di ruas jalan rawan seperti Jalan Tanjungpura, Imam Bonjol, Pak Kasih, dan Kom Yos Sudarso. Ia menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan adalah prioritas bersama.
“Kuncinya ada pada percepatan pembangunan outer ring road dan jalan bebas hambatan. Kalau bisa, bahkan jalan tol yang menghubungkan Pontianak dengan Mempawah,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Edi menyebut bahwa keterlambatan operasional penuh Pelabuhan Kijing bukan berada di ranah kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. “Itu kewenangan Pelindo dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Saya akan terus dorong melalui Bapak Gubernur agar Pelabuhan Kijing segera dioperasikan penuh demi keselamatan dan kelancaran ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)