HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pidato tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna ke-6 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu 5 November 2025.
Dalam kesempatan itu, Edi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan, saran, serta kritik konstruktif dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan legislatif menjadi bahan penting bagi pemerintah kota untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan di tahun mendatang.
“Segala pandangan dari fraksi-fraksi menjadi cerminan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ujar Edi.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Edi menyatakan sependapat mengenai perlunya evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah. Pemerintah, katanya, terus memastikan penempatan ASN dilakukan berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, serta rekomendasi Tim Penilaian Kinerja. “Kami akan terus meningkatkan potensi dan kompetensi ASN agar pelayanan publik semakin baik dan profesional,” tegasnya.
Kepada Fraksi PKS, Edi menegaskan komitmen Pemkot dalam penggunaan belanja daerah secara efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dunia pendidikan dan dunia usaha untuk membuka lapangan kerja melalui program magang, job fair, dan campus hiring. “Kami juga terus melakukan pemeliharaan pohon, normalisasi parit, dan mendorong partisipasi masyarakat melalui gotong royong,” katanya.
Edi turut menjelaskan bahwa Satpol PP bekerja sama dengan instansi vertikal dalam pembinaan Linmas serta pengawasan lingkungan. Selain itu, penataan kabel jaringan internet juga terus dilakukan bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) agar kota tampak lebih rapi dan aman.
Terhadap Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem, Edi mengapresiasi dukungan terhadap efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah, ujarnya, telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan melaksanakan *Pajak Award* bagi wajib pajak teladan. Dalam penyusunan APBD 2026, Pemkot tetap berpegang pada porsi belanja wajib, yakni 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik. “Kami juga membuka ruang pembiayaan kreatif melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendorong investasi daerah,” tambahnya.
Kepada Fraksi Golkar, Edi memaparkan langkah-langkah penguatan fiskal daerah melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan akademisi. Pemerintah juga mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan melakukan inventarisasi, digitalisasi, serta pemanfaatan aset menganggur agar memberikan nilai tambah bagi PAD.
Sementara itu, menanggapi Fraksi PKB, Wali Kota menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah, ujarnya, tengah menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru dan pemanfaatan dana hibah untuk memperluas jangkauan layanan publik. “Di bidang pendidikan, kami terus membangun unit sekolah baru, merehabilitasi ruang belajar, serta menyediakan sarana TIK untuk menunjang mutu pembelajaran,” ungkapnya.
Menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Edi menjabarkan berbagai program prioritas yang akan dilanjutkan pada 2026, seperti penanganan banjir melalui pembangunan drainase lingkungan, pengaturan lalu lintas, dan pengembangan transportasi publik yang aman dan layak. “Kami juga meningkatkan layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat, termasuk kepesertaan BPJS, bantuan sosial, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah dengan memperkuat pembangunan TPS3R, pemberdayaan bank sampah, dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pengelolaan sampah.
Edi menegaskan bahwa seluruh masukan dari DPRD merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat. “Dengan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat, kami optimistis APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)