HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas secara finansial, terutama di era digital. Hal itu disampaikannya saat membuka Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat 17 Oktober 2025.
“Kota Pontianak berkomitmen mendukung penuh program inklusi keuangan. Kami ingin edukasi keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum tersentuh layanan formal,” ujarnya.
Edi menekankan, inklusi keuangan tidak boleh berhenti di tataran slogan, melainkan harus menjadi gerakan nyata yang menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi langkah aktif OJK Kalbar dalam memperluas akses keuangan dan mendampingi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat lembaga keuangan lokal seperti BPR.
“Saya sangat mengapresiasi Ibu Rochma, Kepala OJK Kalbar, yang begitu inspiratif dan penuh semangat. Beliau banyak membantu kami, termasuk mendorong optimalisasi BPR agar tetap berjalan dan melindungi nasabah,” ucap Edi.
Menurutnya, potensi ekonomi Kalbar sangat besar, namun masih dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan pemerataan akses layanan keuangan. Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kami di pemerintah daerah membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan inklusi keuangan. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Edi juga menyampaikan selamat atas penghargaan yang diterima Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalbar. Ia berharap capaian tersebut menjadi pemicu semangat untuk terus memperkuat ekosistem keuangan daerah.
“Semoga ke depan Kalbar terus berkibar. Mari kita bangun Kalbar dengan keuangan inklusif dan hati yang bahagia,” katanya penuh optimisme.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalbar, Rochma Hidayati, mengajak seluruh pihak memperkuat literasi keuangan hingga ke pelosok desa. Ia menyebut, tingkat inklusi keuangan Kalbar telah mencapai sekitar 85 persen, namun tantangan terbesar kini adalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan.
“Angkanya sudah tinggi, tapi apakah semua masyarakat sudah benar-benar paham? Itu pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Rochma.
OJK juga fokus menumbuhkan kesadaran keuangan sejak dini melalui program Satu Pelajar Satu Rekening, yang kini telah menjangkau 95 persen pelajar di Kalbar. Selain itu, sekitar 47 ribu pelaku UMKM telah terhubung dengan lembaga keuangan formal, dan 88 persen dari 1.890 desa di Kalbar telah memiliki agen laku pandai yang menyediakan layanan perbankan dasar bagi masyarakat.
“Masih ada beberapa wilayah yang terkendala jaringan, tapi kami terus berupaya memperluas jangkauan agar layanan keuangan bisa dinikmati semua kalangan,” tambahnya.
Rochma juga mengungkapkan tingginya minat masyarakat Kalbar terhadap investasi digital, khususnya aset kripto. Berdasarkan data OJK, Kalbar masuk lima besar nasional untuk transaksi aset digital.
“Mayoritas investornya adalah anak muda dan mahasiswa. Kami tidak melarang, tapi kami tekankan pentingnya memahami risiko dan berinvestasi secara aman,” tutupnya. (*)