HARIAN KALBAR (KUBU RAYA) – Sekitar 150 sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis 16 Oktober 2025 pagi. Aksi yang diikuti 80 unit truk itu berlangsung tertib di bawah pengamanan ketat jajaran Polres Kubu Raya.
Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika melalui Kasi Humas Iptu P. Pasaribu menyebutkan, aksi berjalan aman dan kondusif. Polisi hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi para sopir tidak mengganggu pengguna jalan dan berlangsung tertib.
“Kami dari Polres Kubu Raya hadir untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujar Pasaribu.
Dalam aksinya, para sopir membawa spanduk berisi protes terhadap distribusi BBM subsidi jenis solar yang dinilai tidak tepat sasaran. Salah satu spanduk berbunyi: “BBM Subsidi → Truk Logistik ❌ | BBM Subsidi → Pelangsir ✅ | Tolong Kami Sopir Kalbar Pak Presiden.”
Koordinator aksi Muhammad Ali (Daeng Ali) dan Mulyono menegaskan, hampir seluruh SPBU di Kalbar kini diduga dikuasai pelangsir, membuat sopir truk kesulitan mendapatkan solar subsidi.
“Kami sopir tidak mencari ribut. Kami hanya ingin BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak. Pemerintah harus tegas menindak SPBU nakal,” tegas Daeng Ali.
Usai aksi, perwakilan sopir menghadiri audiensi di Kafe Kiss, Jalan Trans Kalimantan, bersama sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Harisson, Dirintelkam Polda Kalbar Kombes Pol Munizar, Dirlantas Kombes Pol Valentinus Asmoro, dan perwakilan Pertamina Patra Niaga.
Dalam audiensi itu, perwakilan sopir Toni memberi ultimatum agar pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan mereka.
“Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun lagi dengan truk ke Kantor Gubernur,” ujarnya.
Daeng Ali juga meminta agar seluruh SPBU diwajibkan mengaktifkan CCTV dan menyesuaikan barcode pengisian BBM dengan nomor polisi kendaraan.
“CCTV adalah bukti transparansi. Kalau ada pelanggaran, bisa langsung ditindak. SPBU nakal harus diberi sanksi tegas,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sales Area Manager Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Ilmi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mem-blacklist dua SPBU di Kalbar yang terbukti menyalurkan BBM tidak sesuai ketentuan.
“Kuota dari dua SPBU tersebut sudah kami alihkan ke SPBU terdekat. Kami juga membuka kanal pengaduan melalui Call Center Pertamina,” jelas Aris.
Aris juga meminta dukungan sopir agar menyerahkan data nomor polisi kendaraan ekspedisi, guna membedakan antara kendaraan operasional dan pelangsir saat pengisian BBM.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menindaklanjuti semua keluhan sopir truk.
“Kami akan memantau langsung pelaksanaannya. Instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Krisantus turut mengimbau agar sopir truk menggunakan pelat nomor Kalbar sebagai bentuk kontribusi daerah dan menegaskan Pemprov akan mengawasi harga eceran tertinggi (HET) serta takaran BBM di tingkat pengecer.
Setelah mendengar komitmen pemerintah dan Pertamina, massa aksi akhirnya menerima hasil audiensi dengan tertib dan menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada Pemprov Kalbar sebagai bahan penyusunan Instruksi Gubernur terkait penertiban SPBU.
“Seluruh rangkaian aksi berlangsung aman dan terkendali. Kami mengapresiasi sopir truk yang menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib,” kata Pasaribu.
Polres Kubu Raya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
“Aksi ini menjadi bentuk sinergi positif antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi bersama,” tutupnya. (*)