HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai pihak mulai dari OPD teknis, akademisi, media partner, hingga komunitas masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Abdul Muis Amin, Kantor Bapperida Kota Pontianak, Rabu 8 Oktober 2025, menjadi ruang diskusi terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan saran dari para pengguna layanan.
Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak, Edy Purwanto, menyampaikan bahwa forum ini sangat penting sebagai bentuk evaluasi pelayanan yang telah diberikan Diskominfo kepada publik.
“Kita banyak berdiskusi dan menerima masukan dari berbagai pihak. Semua kritik dan saran ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Edy juga mengapresiasi respons positif dari para peserta terhadap kinerja Diskominfo selama ini. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan publik adalah proses dinamis yang harus terus ditingkatkan.
“Para pemangku kepentingan dan pengguna layanan memberikan tanggapan yang cukup baik. Namun tentu, kritik dan masukan menjadi motivasi kami untuk terus berkembang,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah strategi pelayanan publik yang lebih inklusif, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan. Edy menegaskan bahwa Diskominfo sudah mulai mengimplementasikan langkah-langkah yang sesuai dengan regulasi untuk memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam akses layanan.
“Kami sudah menindaklanjuti isu kelompok rentan ini sesuai regulasi. Ada komponen-komponen yang memang harus kami siapkan agar pelayanan publik kami benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat,” tutup Edy.
Melalui forum ini, Diskominfo Pontianak berharap dapat terus memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta membangun sistem layanan publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan inklusif di masa depan. (*)