HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan jajaran Forkopimda bergerak cepat memperkuat keamanan lingkungan melalui pengaktifan kembali pos-pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Dari 88 pos Siskamling yang ada di kota ini, 70 sudah aktif, sementara 18 lainnya sedang dalam proses dihidupkan kembali.
Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, yang mendorong penguatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat masyarakat. Sekretaris Utama BNPP, Makhruzi Rahman, menyampaikan pentingnya fungsi pos ronda sebagai garda terdepan pengamanan di lingkungan warga.
“Kami harap seluruh pos segera aktif kembali. Bahkan Polda Kalbar berencana menambah jumlahnya di Pontianak. Ini langkah nyata untuk memperkuat ketahanan wilayah dari bawah,” ujar Makhruzi saat meninjau dua lokasi pos Siskamling, Rabu malam 10 September 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa akan dibentuk tim ronda khusus bersama Pemkot dan kepolisian, serta program perlombaan antar-pos ronda untuk meningkatkan partisipasi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin warga menjadi polisi bagi lingkungannya sendiri. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut positif inisiatif ini. Menurutnya, pos ronda sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di kota yang memiliki lebih dari 5.000 RT/RW dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.
“Momentum ini menjadi semangat baru. Kami tak hanya ingin mengaktifkan pos-pos yang ada, tapi juga menambah jumlahnya. Kami siap bersinergi dengan TNI, Polri, dan masyarakat untuk menguatkan Siskamling sebagai benteng keamanan bersama,” ungkap Edi.
Ia menambahkan, Pemkot juga tengah merancang subsidi untuk pembangunan pos ronda, yang selama ini banyak berdiri secara swadaya warga. Tak hanya sebagai titik pengamanan, pos Siskamling juga didorong menjadi pusat informasi masyarakat, pelayanan administrasi, hingga pusat koordinasi bencana skala lokal.
Selain itu, Pemkot akan memperluas jangkauan CCTV di kawasan padat dan rawan. Meski banyak warga sudah memasang CCTV secara mandiri, dukungan sistematis dari pemerintah akan menambah efektivitas pengawasan.
“Banyak warga pasang CCTV sendiri, dan itu sudah sangat membantu. Ke depan, kami akan perluas jangkauan ke titik-titik yang membutuhkan pemantauan lebih intensif,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, yang menginstruksikan jajaran eselon I Kemendagri untuk turun langsung memantau penguatan peran Linmas, aktifnya pos ronda, dan pelaporan digital melalui SIM Linmas.
Aktivasi kembali pos-pos ronda bukan sekadar rutinitas keamanan, tapi simbol gotong royong warga dalam menjaga rumah mereka bersama. Pontianak pun bersiap menuju sistem keamanan lingkungan yang lebih modern, partisipatif, dan tangguh. (*)