HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusif yang ramah bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah penambahan tenaga di Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (UPT LDAC).
Kepala BKPSDM Kota Pontianak, Yuni Rosdiah, mengungkapkan bahwa penambahan SDM akan dilakukan melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatang. Saat ini, Dinas Pendidikan tengah memetakan kebutuhan tenaga secara rinci untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal.
“Program sekolah inklusi tetap berjalan dengan baik. Untuk mengisi kekurangan tenaga, formasi sedang disiapkan agar bisa terisi saat penerimaan CPNS atau PPPK,” jelasnya, Selasa 9 September 2025.
Kekurangan tenaga ini terjadi setelah sejumlah terapis LDAC berpindah ke Dinas Kesehatan untuk menunjang pengembangan karier. Meski status instansi berubah, mereka tetap melayani di LDAC dengan sistem jadwal tertentu agar pendampingan kepada anak-anak tetap berjalan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menegaskan bahwa perpindahan ini tidak akan mengurangi mutu layanan. Ia menekankan pentingnya kesinambungan pendampingan bagi kelompok rentan dan menegaskan bahwa program sekolah inklusi tetap menjadi prioritas utama.
“Kita pastikan tidak ada jeda pelayanan, karena anak-anak yang dilayani membutuhkan perhatian berkelanjutan. Meskipun ada perpindahan, tenaga terapis tetap menjalankan tugasnya mendampingi anak-anak di LDAC,” ujarnya.
Sri juga menyebutkan bahwa Pemkot tengah menyusun strategi jangka panjang untuk memperkuat LDAC ke depan. Pemetaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup tenaga terapis, guru pendamping, dan staf administrasi, untuk memastikan kebutuhan pegawai dapat diantisipasi dengan baik pada rekrutmen berikutnya.
“Kami berharap seluruh pihak dapat mendukung LDAC sebagai pusat layanan disabilitas yang benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak,” katanya.
Ia menutup dengan harapan besar bahwa langkah ini bukan sekadar menjaga keberlanjutan program, tetapi juga mendorong pertumbuhan layanan pendidikan inklusif yang sejati.
“LDAC bukan hanya tempat layanan, tapi juga wujud nyata bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi,” pungkasnya. (*)