HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam menuntaskan pemenuhan readiness criteria untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Proyek ini menjadi bagian dari upaya besar menuju akses sanitasi aman 100 persen bagi seluruh warga kota.
Plh Kepala BAPPERIDA Kota Pontianak, Syamsul Akbar, mewakili Wali Kota saat membuka Review Mission kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) ADB Loan 4434-INO di Aula BAPPERIDA, Kamis 14 Agustus 2025, menyampaikan bahwa saat ini Pemkot telah memperpanjang perjanjian kerja sama dengan Pelindo untuk akses jalan di area Nipah Kuning. Selain itu, proses pembebasan lahan di Martapura tengah diupayakan agar pelaksanaan pembangunan IPAL dapat segera dimulai di dua lokasi tersebut.
“Untuk itu dimintakan seluruh perangkat daerah saling bersinergi dan berkoordinasi agar Agreed Action Plan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,” tegas Syamsul Akbar.
Program SPALD-T diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menjaga kualitas air baku PDAM Tirta Khatulistiwa. Sistem ini ditargetkan melayani 35% populasi warga Pontianak, sementara 65 persen sisanya akan ditangani melalui sistem pengelolaan air limbah setempat.
Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat SSPI Cipta Karya, Meytri Wilda Ayuantari, menyampaikan bahwa review mission kali ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari action plan yang telah disepakati pada Juni lalu. Ia mengapresiasi kemajuan yang telah dilakukan Pemkot, namun menekankan pentingnya percepatan dalam pemenuhan readiness criteria.
“Harapan kami memang bisa terselesaikan segera, jadinya dari balai pun juga akan melakukan perencanaan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Meytri juga mendorong agar penggunaan lahan milik Pelindo bisa diarahkan menjadi hibah, sehingga tak perlu memperpanjang kerja sama setiap tahun. Ia menyebutkan bahwa proses lelang paket fisik CISP Pontianak telah berjalan dan berharap mobilisasi penyedia jasa dapat dilakukan sebelum akhir tahun.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa waktu penyelesaian readiness criteria masih terbuka hingga Desember. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong berbagai langkah mitigasi hingga November agar pelaksanaan konstruksi tidak mengalami hambatan.
Sebagai bagian dari persiapan teknis dan sosial, kampanye publik sudah digelar bulan lalu. Namun, menurutnya, muatan lokal yang sesuai karakteristik Kota Pontianak masih perlu diperkuat, termasuk penyesuaian dalam aspek teknis pembangunan.
“Harapan kami paling tidak kita bisa mengidentifikasi kembali dan menyepakati hal-hal yang memang perlu diperhatikan,” tutupnya. (*)