HARIAN KALBAR (KUBU RAYA) — Para Sopir ekspedisi dari berbagai perusahaan logistik di Kalimantan Barat berkumpul di Bundaran Tugu Alianyang, Sungai Ambawang, Rabu malam 25 Juni 2025, dalam aksi konsolidasi menjelang unjuk rasa damai yang akan digelar Kamis 26 Juni 2025. Mereka menyuarakan keresahan atas kebijakan penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai menekan mata pencaharian tanpa solusi nyata dari pemerintah.
Koordinator aksi, Mulwarok, menyampaikan bahwa long march akan dimulai dari titik kumpul di Bundaran Tugu Alianyang dan berakhir di Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Aksi ini, menurutnya, adalah bentuk ikhtiar para pengemudi untuk menyuarakan nasib mereka yang terdampak langsung oleh penegakan aturan ODOL.
“Kami bukan melawan hukum. Kami hanya ingin keadilan. Banyak sopir yang cuma pekerja harian, tapi harus menanggung akibat dari kebijakan yang tidak memberi alternatif,” ujar Mulwarok di sela konsolidasi.
Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, menyatakan bahwa aksi telah dipantau dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan agar tetap berlangsung tertib dan damai. Ia menambahkan bahwa dasar hukum penindakan terhadap kendaraan ODOL merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 277. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda hingga Rp24 juta.
Pemerintah menegaskan bahwa penertiban ODOL bertujuan menjaga keselamatan pengguna jalan, mencegah kerusakan infrastruktur, serta menegakkan standar teknis kendaraan. Namun di sisi lain, para sopir menilai implementasi kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
Dalam konsolidasi malam tadi, para sopir membawa spanduk dan poster berisi tuntutan dan keluhan mereka. Kendaraan ekspedisi diparkir secara tertib, menunjukkan tekad aksi damai yang tetap menjaga ketertiban umum.
Para sopir berharap aksi damai besok menjadi pintu dialog terbuka dengan pemerintah, agar kebijakan penertiban tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga menghadirkan solusi konkret dan berpihak pada rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari jalanan. (*)