HARIAN KALBAR (PONTIANAK) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat mengungkapkan kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Kalbar terkait pengalokasian bantuan sosial (bansos). Ketua PWNU Kalbar, Prof. Dr. Syarif, MA., menyebut selama tiga tahun terakhir, pihaknya tidak pernah mendapatkan bansos dari Pemprov, meski telah mengajukan proposal sesuai prosedur.
“Sejak tahun 2023 sampai 2025 ini, PWNU Kalbar belum sekalipun menerima alokasi bansos. Padahal kami sudah mengajukan sejak awal tahun 2024, sesuai arahan Pj. Gubernur Kalbar saat itu, Bapak Harisson,” ujar Prof. Syarif, Selasa 24 Juni 2025.
Ia menjelaskan, pihaknya sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah, terutama untuk membantu proses pembangunan Gedung Sekretariat PWNU Kalbar yang kini tengah diikhtiarkan.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tentu kami berharap adanya dukungan dari pemerintah, termasuk dalam bentuk bansos,” katanya.
Prof. Syarif pun memaparkan kronologi tidak cairnya bantuan sejak 2023. Pada 2024, proposal bansos PWNU Kalbar dikatakan tidak dapat diproses karena masuk terlambat, yakni pada Agustus. Menyadari hal tersebut, PWNU kemudian melakukan audiensi dengan Pj. Gubernur Kalbar dan segera mengajukan kembali proposal untuk tahun anggaran 2025 sejak 2 Mei 2024.
“Proposal kami ajukan lebih awal agar tak lagi dinyatakan terlambat. Saat audiensi, hadir juga Kepala Biro Kesra, Bapak Mulyadi, dan Kepala Badan Kesbangpol, Bapak Manto. Saat itu jelas arahan dari Pj. Gubernur, proposal PWNU harus masuk ke Kesbangpol, bukan Biro Kesra,” jelasnya.
Namun, lanjut Prof. Syarif, saat dicek kembali di awal 2025, proposal tersebut dinyatakan tidak ada di Kesbangpol. Bahkan ketika dikonfirmasi ke Sekretariat Daerah, informasi serupa juga disampaikan.
“Padahal kami serahkan langsung ke pihak terkait. Ini membuat kami kecewa, karena tidak ada kejelasan keberadaan proposal tersebut,” ungkapnya.
PWNU Kalbar pun kembali tidak masuk daftar penerima bansos tahun ini. Padahal, menurut Prof. Syarif, janji telah disampaikan secara lisan dalam pertemuan sebelumnya.
“Untuk itu, kami akan kembali melakukan audiensi dengan Gubernur Kalbar, Bapak Ria Norsan. Kami ingin memperjuangkan agar di tahun 2026 nanti, PWNU juga mendapatkan bansos seperti ormas lainnya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pengalokasian bansos. Menurutnya, jika organisasi lain bisa mendapat bantuan rutin, maka seharusnya PWNU juga mendapat hak yang sama.
“Bansos memang bukan satu-satunya sumber pendanaan NU, tapi pemerintah juga punya kewajiban, karena NU memiliki hak sebagai bagian dari pilar kebangsaan,” katanya.
Prof. Syarif juga menegaskan peran besar NU dalam sejarah Indonesia, termasuk kontribusi terhadap lahirnya Hari Pahlawan melalui resolusi jihad oleh KH. Hasyim Asy’ari. Di Kalbar sendiri, menurutnya, NU merupakan ormas keagamaan terbesar yang telah banyak berperan dalam pembangunan.
“Kami siap mengajukan proposal secara resmi dan mempertanggungjawabkan dana yang diterima. Kami juga didukung oleh banyak pihak, termasuk dari institusi seperti Polda Kalbar. Sekretariat kami pun sudah digroundbreaking,” pungkasnya. (*)