HARIAN KALBAR (PONTIANAK) — Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025–2029, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jumat 9 Mei 2025.
Bahasan menyampaikan apresiasi atas dukungan dari seluruh fraksi DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, Demokrat, PKB, serta gabungan Fraksi PPP, Hanura dan PAN, terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bahasan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lainnya. Karena tidak memiliki sumber daya alam, kota ini akan mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM, pendidikan dan kesehatan.
“Kita dorong produk unggulan, wisata sejarah, budaya hingga sport tourism sebagai penggerak ekonomi kota,” katanya.
Terkait pandangan Fraksi Partai Gerindra, ia sepakat bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan harus tetap memperhatikan aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk lansia.
Bahasan juga merespons tantangan lingkungan, seperti genangan air dan sampah. Ia menyebut Pontianak sebagai kota pesisir dengan topografi datar, sehingga rawan genangan.
Solusinya adalah pembangunan drainase, ruang terbuka hijau, dan tata kota yang terintegrasi, serta penggunaan sistem pompanisasi.
Untuk persoalan sampah, volume harian mencapai 400–500 ton. Pemerintah telah mengelola 98 persen sampah dan mengurangi 25,06 persen dari sumbernya.
“Ke depan, akan dibangun TPST di tiap kecamatan dan TPA Batu Layang dikembangkan jadi tempat pengolahan akhir terpadu,” jelasnya.
Menanggapi Fraksi Golkar, Bahasan menyebut penyusunan RPJMD telah melalui konsultasi publik, musrenbang, serta melibatkan akademisi dan masyarakat.
“Program-programnya berorientasi pada keadilan, kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan strategi peningkatan investasi melalui peta potensi investasi, pembangunan Mal Pelayanan Publik, dan perbaikan layanan publik.
Kepada Fraksi PKB, Bahasan menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi kreatif menjadi prioritas pembangunan.
Adapun soal layanan air bersih, terutama di pinggiran kota, RPJMD telah menargetkan peningkatan cakupan layanan PDAM sebagai agenda strategis.
Terakhir, menanggapi Fraksi PPP, Hanura dan PAN terkait keterbatasan lahan, Bahasan menyepakati perlunya pengembangan hunian dan perkantoran vertikal sebagai solusi pembangunan jangka panjang. (*)