HARIAN KALBAR (JAKARTA) — Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, mengeluarkan peringatan keras terkait situasi pers di Tanah Air. Ia menilai kebebasan pers di Indonesia tengah menghadapi ancaman serius—baik dari luar maupun dari dalam tubuh industri media itu sendiri.
“Kita seperti lupa bahwa Reformasi 1998 telah melahirkan Undang-Undang Pers yang tegas menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Fungsi kontrol pers harus didukung semua pihak,” kata Hendry dalam keterangannya, Sabtu 3 Mei 2025.
Menurut Hendry, kerentanan terbesar justru berasal dari masalah ekonomi yang menghantam mayoritas media di Indonesia. Ia menyebut, sekitar 90 persen perusahaan media mengalami kesulitan finansial, yang berimbas langsung pada kesejahteraan dan independensi wartawan.
“Kalau pers sakit, fungsi kontrolnya goyah. Ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dan merusak sendi demokrasi,” tegasnya.
Hendry menyerukan agar negara tidak sekadar menjadi penonton. Ia menegaskan perlunya langkah konkret untuk memulihkan ekosistem media, bukan hanya lewat regulasi, tetapi juga dukungan kebijakan yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan pers dan peningkatan kualitas SDM-nya.
“Pers yang sehat akan menjaga demokrasi tetap sehat. Negara harus ambil peran, karena berharap pada masyarakat sipil saja tidak cukup. Apalagi, kepercayaan publik kini sedang menurun akibat perilaku segelintir media yang tidak profesional,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Hendry juga mengecam berbagai insiden kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis yang kembali marak terjadi. Ia menyoroti penangkapan wartawan dengan tuduhan obstruction of justice, kekerasan saat peliputan aksi May Day, hingga tekanan terhadap media yang mengkritik RUU TNI.
“Negara harus menjamin tidak ada lagi kriminalisasi atau pengkerdilan terhadap wartawan. Bila ini dibiarkan, demokrasi kita akan tumbang pelan-pelan,” ujarnya.
Hendry menekankan bahwa momen Hari Kebebasan Pers Sedunia harus menjadi titik refleksi bersama untuk memperbaiki arah industri media di Indonesia. Ia mengajak seluruh pelaku pers kembali pada semangat awal: bekerja untuk rakyat dan menjaga kepentingan bangsa.
“Hanya pers yang nasionalis yang akan tetap relevan bagi masa depan negeri ini,” pungkasnya. (*)