HARIAN KALBAR (JAKARTA) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menyambut baik langkah pemerintah yang menyediakan program rumah bersubsidi khusus untuk wartawan. Ia menyebut kebijakan ini sangat relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi para jurnalis di berbagai daerah.
“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” ungkap Hendry dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu 16 April 2025.
Antusiasme itu mencuat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenkominfo, dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 8 April 2025. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan, selain kelompok penerima lainnya seperti guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Hendry menilai program ini sebagai langkah strategis yang tidak mengganggu independensi jurnalis. Menurutnya, kebutuhan akan tempat tinggal adalah hal mendasar dan harus dipenuhi tanpa mengorbankan idealisme profesi.
“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers. Wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional—memberi kritik, saran, dan solusi terhadap kebijakan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendry menyatakan bahwa PWI akan terus bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif terhadap setiap kebijakan pemerintah, termasuk yang menyangkut kesejahteraan pekerja media.
PWI mempersilakan anggotanya yang ingin mengikuti program ini, dengan catatan memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi wartawan dan memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta (lajang) atau Rp13 juta (berkeluarga)
“Wartawan adalah profesi intelektual. Mereka bebas secara pikiran dan tidak melihat persoalan secara sempit,” tutup Hendry.
Langkah ini menjadi angin segar di tengah tekanan industri media yang semakin berat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hadirnya program ini, diharapkan kesejahteraan wartawan bisa meningkat, tanpa mengurangi peran penting mereka sebagai pilar keempat demokrasi. (*)