HARIAN KALBAR (JAKARTA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengumumkan program alokasi 1.000 rumah subsidi untuk wartawan yang belum memiliki rumah. Langkah ini langsung mendapat apresiasi dari Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, yang menilai program ini sangat dibutuhkan mengingat banyak wartawan yang masih belum memiliki tempat tinggal.
“Saya kira lebih dari 50 persen wartawan di Indonesia belum memiliki rumah sendiri. Program ini sangat membantu mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta, terutama yang berada di Jabodetabek,” ungkap Hendry Ch Bangun dalam pertemuan bersama Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2025.
Pada kesempatan tersebut, juga ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS mengenai program ini.
Rumah subsidi yang disediakan ditujukan untuk wartawan yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Program ini menawarkan berbagai keunggulan, seperti bebas PPN, BPTB, dan PGB, dengan uang muka hanya 1 persen. Harga rumahnya pun terjangkau, maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah tersebut, dengan skema cicilan hingga 20 tahun dan bunga tetap 5 persen. Angsuran bulanan berkisar antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta.
Sebelumnya, program rumah subsidi serupa telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Program ini juga akan menyasar tenaga kerja migran pada minggu depan.
Menteri Maruarar Sirait menegaskan pentingnya wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme. “Program ini tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus berperan dalam memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafidz, juga menyambut baik program ini dan berharap kuotanya bisa ditambah. “Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
Dalam diskusi yang berlangsung sebelum penandatanganan MoU, Maruarar memberikan target agar 100 rumah pertama dapat diserahkan pada 6 Mei mendatang. “Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus bergerak cepat,” katanya.
BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata secara jelas berdasarkan nama dan alamat. Untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi, yang akan diverifikasi oleh konstituen Dewan Pers.
Program ini menjadi langkah besar untuk mendukung kesejahteraan wartawan, memberikan mereka akses ke rumah layak huni, dan memperkuat peran mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik yang independen. (*)