Kapolri Dukung Pembangunan Tiga Juta Rumah untuk MBR, Wujudkan Keadilan Sosial

Kapolri dan Menteri Perumahan Bahas Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Foto ist.

HARIAN KALBAR (JAKARTA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat, 10 Januari 2025. Pertemuan ini menjadi momentum untuk silaturahmi sekaligus membahas salah satu program prioritas nasional, yaitu pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ambisius ini bertujuan untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo, yakni “Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.” Sasaran utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

Bacaan Lainnya

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan akses hunian yang layak bagi masyarakat. Sumber lahan untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari berbagai aset negara, termasuk hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program CSR.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan penuh Polri terhadap program strategis ini. “Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menteri Maruarar Sirait juga mengapresiasi sinergi antara pihaknya dengan Polri. Ia menilai dukungan tersebut akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

“Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Maruarar Sirait.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. (*)